Materi Sosiologi Kelas XII Bab 3.3 Ketimpangan Sosial sebagai Dampak Perubahan Sosial di Tengah Globalisasi (Kurikulum Revisi 2016)

Aletheia Rabbani

Updated: 07 Aug, 2024 • 0 • min read

Table of Contents

Upaya Mengatasi Ketimpangan Sosial

Upaya Mengatasi Ketimpangan Sosial
Perlu terlebih dahulu mengidentifikasi apa yang menyebabkan timbulnya ketimpangan sosial apabila kita ingin mencari solusi. Langkah tersebut adalah sebagai berikut.
1) Tentukan masalah yang akan dicari solusinya
2) Identifikasi faktor-faktor penyebab masalah itu timbul
3) Cari beberapa alternatif solusinya
4) Pilih yang paling penting yang harus diselesaikan dahulu dan kemudian lanjutkan ke solusi berikutnya

Kebijakan pemerintah
Kebijakan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial sebenarnya sudah ada sejak dahulu yang tertuang dalam undang-undang sebagai berikut
1) UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 2
2) UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 dan Ayat 2
3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4) UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

Bank Dunia
Upaya-upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat antara lain
1) Investasi pada jaring pengaman untuk melindungi warga rentan
2) Ciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik untuk warga miskin
3) Ciptakan kondisi ekonomi yang tahan terhadap krisis dan lonjakan harga
4) Rancang program jaminan sosial yang bisa menurunkan tingkat ketimpangan
5) Meluncurkan program pemberdayaan masyarakat untuk orang yang terpinggirkan
6) Tingkatkan akses terhadap makanan, akses kesehatan, dan pendidikan untuk warga miskin
7) Pungut pajak dengan benar dan pastikan bahwa belanja pemerintah lebih berpihak pada orang miskin

BPPPD
Adapun menurut Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPPD) Tahun 2014, upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial adalah dengan cara melakukan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness). Target utamanya adalah masyarakat miskin, sehingga strategi yang diterapkan dalam pemerataan ini harus berpihak kepada masyarakat miskin. Upaya pemerataan tersebut adalah sebagai berikut.
1) Pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi dan perluasan manfaat
2) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan
Berikut upaya yang dapat dilakukan:
a) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
b) Peningkatan perbaikan gizi
c) Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
d) Pelaksanaan jaminan kesehatan
e) Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan

Sedangkan upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan, maka pemerintah harus memastikan bahwa layanan pendidikan tersedia secara memadai, merata, dapat diakses oleh seluruh masyarakat, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap masyarakat tanpa diskriminasi.

3) Pengentasan kemiskinan dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I)
Namun upaya tersebut mendapatkan beberapa kendala hingga penurunan angka kemiskinan tidak begitu signifikan, di antaranya:
a) Persoalan kultural masyarakat yang membuat mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan
b) Belum optimalnya program-program penanggulangan kemiskinan dalam menjangkau seluruh wilayah nusantara, terutama yang kondisi geografisnya sulit
c) Kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya memihak masyarakat miskin
d) Kondisi ekonomi yang berpengaruh besar terhadap kerentanan masyarakat terutama faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi
e) Berbagai akar persoalan kemiskinan yang tidak cukup menjadi perhatian dan prioritas bersama sebelum kemiskinan terlanjur menimpa masyarakat

C. Penguatan Posisi Komunitas Lokal dalam Merespons Perubahan Sosial Disebabkan Globalisasi

Andre Gunder Frank, salah satu pencetus teori ketergantungan, menyimpulkan bahwa keterbelakangan negara-negara dunia ketiga disebabkan oleh hubungan ketergantungan ekonomi kepada sistem kapitalis internasional. Negara-negara dunia ketiga pada umumnya adalah bekas negara jajahan, warisan historis yang paling penting yang ditinggalkan para penjajah adalah struktur ekonomi yang berfungsi mendukung ekonomi negara penjajahnya dan terhadap sistem kapitalis internasional pada umumnya. Jadi, keterbelakangan yang dialami negara dunia ketiga bukan kondisi asli, tetapi sengaja diciptakan oleh proses kapitalisme dalam rangka memperluas sistem ekonomi kapitalis dunia yang memerlukan bahan mentah yang murah dan pangsa pasar besar yang rata-rata dimiliki oleh negara dunia ketiga.

Di dalam negara-negara dunia ketiga, pola hubungan metropolis satelit juga terjadi karena surplus ekonomi di daerah pedesaan diserap oleh daerah perkotaan. Hal ini semua memberi kontribusi pada komunitas lokal yang semakin tidak berdaya dan tidak memiliki posisi tawar dalam melakukan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

Melihat posisi komunitas lokal yang tidak memiliki posisi tawar untuk melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kemandirian dalam berbagai bidang seperti budaya, teknologi dan ekonomi, maka diperlukan suatu upaya mengurangi ketergantungan pada pihak luar dan menghapus penetrasi asing menuju pada penciptaan masyarakat madani yang mempunyai kedaulatan ekonomi dan politik sehingga mampu berkembang sendiri (self-sustaining-growth).

Upaya pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga cara berikut.
1) Menciptakan kondisi yang kondusif yang mampu mengembangkan potensi komunitas lokal
2) Memperkuat modal (potensi) sosial masyarakat demi meningkatkan mutu kehidupannya
3) Mencegah dan melindungi agar kekuatan atau tingkat kehidupan masyarakat yang sudah rendah tidak semakin terpuruk, justru kehidupan harus lebih meningkat.

D. Menjalin Relasi Antarkomunitas Lokal untuk Memperkuat Posisi dalam Merespons Perubahan Sosial Disebabkan Globalisasi

Dalam menjalin relasi/hubungan antarkomunitas, penekanan ada pada tiga prinsip pengembangan masyarakat luas. Pertama, penekanan yang diarahkan pada fungsi kemandirian, termasuk sumber-sumber dan tenaga setempat, serta kemampuan manajemen lokal. Kedua, penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai suatu kesatuan, ini terlihat dari adanya pembentukan organisasi-organisasi lokal yang termasuk di dalamnya lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam mengurusi kegiatan. Ketiga, keyakinan umum mengenai situasi dan arah perubahan sosial serta masalah-masalah yang ditimbulkan.

Agar relasi antarkomunitas lokal dapat memperkuat posisi tawar, diperlukan hal berikut.
1) Membangun dan mengembangkan jejaring sosial sebagai wahana pengembangan partisipasi dan aspirasi masyarakat.
2) Peranan pemerintah lokal sebagai fasilitator dalam pengembangan partisipasi dan aspirasi masyarakat.

Ket. klik warna biru untuk link

Sumber
Maryati, Kun dan Juju Suryawati. 2017. Sosiologi; Kelompok Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial; untuk SMA/MA Kelas XII. Esis Erlangga. Jakarta

Download

Lihat Juga
1. Materi Sosiologi Ketimpangan Sosial bag. 2 Kelas XII IPS [With Voice] Youtube Link. https://youtu.be/a0VB_CoGB3U

Aletheia Rabbani “Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan” _ Imam As-Syafi’i

Sosiologi79

Materi Sosiologi Kelas XII Bab 3.3 Ketimpangan Sosial sebagai Dampak Perubahan Sosial di Tengah Globalisasi (Kurikulum Revisi 2016)

C. Penguatan Posisi Komunitas Lokal dalam Merespons Perubahan Sosial Disebabkan Globalisasi

D. Menjalin Relasi Antarkomunitas Lokal untuk Memperkuat Posisi dalam Merespons Perubahan Sosial Disebabkan Globalisasi

Post a Comment